JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mempersiapkan agenda migrasi aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu kota baru di Kalimantan. Mendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan rencana tersebut perlu pertimbangan yang matang. Selain itu, kata Tjahjo, rencana pemindahan Ibu kota masih tahap pembahasan. Dengan kata lain, persiapan lain seperti pemindahan besar-besaran ASN pun masih memerlukan kajian yang mendalam. "Belum mengarah ke sana (pemindahan ASN). Perlu kecermatan, perlu kehati-hatian, pembahasan komprehensif detail, sebelum Pak Presiden mengumumkan pindah ke mana," kata dia saat ditemui di IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (5/8).

"Secara prinsip kementerian-kementerian terus diundang Bappenas. Belum sampai tingkat ke sana," kata Tjahjo melanjutkan.Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, ASN yang bekerja di pemerintah pusat dan Kementerian/Lembaga akan ikut bermigrasi jika ibu kota baru jadi dibangun. Sekiranya ada sekitar 1 juta PNS yang akan dibawa dalam pemindahan ibu kota.

"Kita di Kementerian/Lembaga pusat saat ini jumlah ASN itu ada 1 juta orang. Sudah direncanakan ya, kalau memang ibu kota pindah ya ASN-nya pindah," ujar dia.Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan beberapa hal mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pertama soal potensi rawan kebakaran hutan. Kedua, di wilayah Kalimantan Timur banyak lubang bekas tambang. Ini harus diperhatikan agar tidak ada masalah di masa depan."Tapi harus hati-hati juga, kalau di Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar, di Kalimantan Timur banyak bekas lubang tambang. Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini memakan tempo panjang," jelas JK.Ketua PMI ini mengakui, tidak mudah melakukan pemindahan ibu kota. Harus ada perencanaan matang. Dimulai dari proses memilih dan menentukan wilayah, hingga perencanaan pembangunan.(Net/Hen)